Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT


Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah dibidang Pertambanagan dan Energi terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah dan Dekonsentrasi dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat non fisik. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah anataraPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi yaitu urusan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan urusan Pilihan untuk Pemerintah Daerah. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di NTT meliputi sub bidang Pertambanaan, Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral, bidang Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi serta bidang Minyak dan Panas Bumi. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang secara nyata ada dan berpotensiuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan provinsi NTT adalah air tanah, mineral dan geologi.

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT sebagai salah satu Lembaga Tekhnis Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 12 Tahun 2013 Tentang pembentukan organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah  Tahun 2013 Nomor 11). Adapun tugas pokoknya adalah membantu Gubernur  Provinsi NTT dalam menentukan  kebijaksanaan di bidang pertambangan dan energi di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT  sebagai berikut:

  1. Tugas Pokok
  1. Membantu Gubernur Provinsi NTT dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pertambangan dan energi Daerah .Dalam melaksanakan tugas-tugas otonomi daerah di bidang pertambangan  dan energi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  dan telah dirubah dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan  Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom maka yang menjadi tugas pokok Dinas Pertambangan dan Energi  Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang  pertambangan dan energi seperti mengatur, mengurus, mengembangkan, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan aparat pemerintah daerah dan  instansi terkait serta memberikan pelayanan usaha dibidang sumber daya mineral, energi dan air bawah tanah di daerah  Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Praktek pertambangan yang baik didefinisikan sebagai suatu kegiatan usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan, kriteria, kaidah dan norma yang tepat sehingga pemanfaatan sumberdaya mineral memberikan hasil yang optimal dan dampak negatif dapat diperkecil. Hal ini meliputi dengan didukungnya legalitas usaha yaitu melalui pemberian ijin, teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan, keterkaitan hulu-hilir/konservasi/nilai tambah dan pengembangan masyarakat/wilayah di sekitar lokasi kegiatan, dan mempersiapkan penutupan dan pasca tambang dalam bingkai kaidah peraturan perundangan dan standar yang berlaku, sesuai tahap-tahap kegiatan pertambangan yang meliputi:
  2. Penyelidikan umum;
  3. Eksplorasi;
  4. Studi kelayakan;
  5. Konstruksi;
  6. Eksploitasi;
  7. Pengolahan;/Pemurnian;
  8. Pengangkutan;
  9. Pengawasan;

 b.  Fungsi

Dalam melaksanakan  tugas pokok dimaksud maka Dinas   Pertambangan dan Energi Nusa Tenggara Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi serta air bawah tanah;
  2. Pemberian izin usaha  pertambangan  umum lintas kabupaten/kota  yang meliputi Penyelidikan Umum,  Eksplorasi, Eksploitasi, Penjualan dan Pengangkutan/Penerimaan.
  3. Pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas Kabupaten/Kota yang tidak disambung kegrid nasional.
  4. Pengelolan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali radio aktif pada wilayah laut dari 4–12 mill;
  5. Pelatihan dan penelitian dibidang pertambangan dan energi  di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain  tugas otonomi daerah tersebut maka sebagai SKPD bidang Pertambangan dan Energi  melaksanakan pula kewenangan  pemerintah pusat di sektor sumberdaya mineral  sebagai berikut:

 1.  Bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah

  1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang mineral, batubara, panas
  2. Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi lintas.
  3. Penyusunan data dan informasi cekungan air  tanah lintas kabupaten/kota
  4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota
  5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
  6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
  7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
  8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota.
  9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota.
  10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional.
  11. Pembinaan dan pengawasan  pengusahaan KP lintas  kabupaten/kota
  12. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP lintas kabupaten/kota
  13. Penetapan wilayah konservasi air tanah lintas kabupaten/kota.
  14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi  yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota
  15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
  16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi.
  17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah provinsi.
  18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional provinsi

 2.  Bidang  Geologi :

  1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah provinsi.
  2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi.
  3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.
  4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah lintas kabupaten/kota.
  5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah provinsi.
  6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.
  7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada wilayah provinsi dan/atau memiliki dampak lintas kabupaten/kota.
  8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.
  9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota
  10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah provinsi.
  11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah provinsi.

 3.  Bidang  Ketenagalistrikan :

  1. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrikan
  2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) regional
  3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten/kota
  4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi.
  5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi.
  6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota
  7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi
  8. Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh provinsi.
  9. Koordinasi dan penyediaan listrik pedesaan pada wilayah regional
  10. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.

 4.  Bidang  Minyak dan Gas Bumi :

  1. Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.
  2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada lintas kabupaten/kota.
  3. Pengawasan jumlah armada pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM.
  4. Inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di daerah provinsi.
  5. Penetapan harga bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil.
  6. Pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-undangan.
  7. Koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen di wilayah provinsi
  8. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas kabupaten/kota.
  9. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan
  10. Pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang minyak dan gas bumi untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di provinsi yang bersangkutan.
  11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.

 5.  Pendidikan dan Pelatihan :

  1. Pengusulan lembaga diklat provinsi agar terakreditasi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.
  2. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga assessment DESDM.
  3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis untuk kepala sub dinas kabupaten/kota dan kepala seksi dinas kabupaten/kota yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral setelah lembaga diklat terakreditasi.
  4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sektor energi dan sumber daya mineral bagi perangkat daerah yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga diklat terakreditasi.
  5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional tertentu untuk pengangkatan pertama kali dan jenjang muda inspektur tambang/minyak dan gas bumi/ketenagalistrikan/penyelidik bumi berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) terakreditasi.
  6. Pemberian bimbingan dan konsultasi diklat teknis dan fungsional tertentu di sektor energi dan sumber daya mineral lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
  7. Koordinasi penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala provinsi.

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris  serta Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, yakni:

  1. Satu Kepala Dinas
  2. Satu Sekertaris  dengan Tiga sub bagian
  3. Empat  Bidang   dengan dua belas seksi
  4. Bagian Sekretariat yang terdiri dari tiga Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh staf pelaksana


Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT 2015

Go to top