×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 512

Dewan Wacanakan Moratorium Bangun Pelabuhan Featured

Kupang – Banyaknya pelabuhan yang “nganggur” membuat DPRD Provinsi NTT mulai putar otak. Antara menerima hibah pemerintah pusat untuk bangun lebih banyak lagi pelabuhan atau mengalihkan dana puluhan bahkan ratusan miliar itu untuk pengadaan kapal dan fasilitas pendukung.

Di sisi lain, pemerintah pusat terus menggaungkan program andalan Presiden Joko Widodo yakni pembangunan tol laut. Beberapa pecan belakangan, DPRD Provinsi dipanaskan dengan rencana pembangunan Jembatan Palmera di Kabupaten Flores Timur dan Bandara Adonara. Lembaga yang dihuni 65 wakil rakyat dari seluruh NTT itu pecah kongsi.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno bahkan pasang badan untuk menunda pembangunan kedua megaproyek tersebut. Sementara Komisi IV yang sudah terlanjur membahas dan menyetujui dana study kelayakan harus mendukung pembangunan kedua proyek itu.

“Saya akan tetap menolak meskipun 64 anggota lainnya mendukung. Karena menurut saya tidak urgen dan justru secara ekonomis tidak ada dampaknya. Apalagi belum apa-apa sudah ada penolakan dari kelompok masyarakat pemilik lahan,” tandas Anwar pekan lalu.

Sementara Ketua Komisi IV, Alex Ena dan seluruh anggotanya mendesak Dinas Perhubungan NTT untuk segera mendata dan mengevaluasi seluruh infrastruktur perhubungan, termasuk pelabuhan laut disertai progress pemanfaatannya.

“Kita mau tahu pasti, berapa yang tepat sasaran dan berapa yang terlantar karena tidak tepat sasaran. Jangan karena pemerintah pusat yang punya uang, lalu mereka seenaknya saja mau bangun tetapi tidak berkoordinasi dan pelajari dengan baik azas manfaat dari pelabuhan yang dibangun dengan dana puluhan miliar rupiah,” tandas Alex saat rapat bersama Kadis Perhubungan NTT pekan lalu di DPRD NTT.

Anggota Komisi IV, Jefry Unbanunaek justru meminta agar pemerintah segera memoratorium pembangunan pelabuhan jika tidak mampu mengelola hamper 100 pelabuhan di NTT itu.

Menurut dia, masyarakat NTT benar-benar membutuhkan infrastruktur transportasi, namun jika dibangun tanpa pengelolaan yang baik, sebaiknya dialihkan dana tersebut untuk membangun infrastruktur lain.

“Kalau tidak mampu kelola, sebaiknya moratorium dulu. Jangan karena ada program tol laut dari presiden, lalu kita mau bangun pelabuhan terus, tapi setelah dibangun justru hanya untuk tempat pancingikan,” tandas Jefry yang Ketua Fraksi Gabungan DPRD NTT itu.

Sumber : Timor Express Minggu, 28 Juni 2015

Last modified on Wednesday, 08 July 2015 07:54

Go to top