×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 512

PPTSP-Pengusaha Perlu Membangun Sinergi Featured

Khusus Perizinan di Bidang Perhubungan

Kupang – “Sebagai lembaga baru, masyarakat dan pengusaha harus memahami fungsi dan tugas dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). Karena itu, kami melakukan sosialisasi terkait perizinan, khususnya bidang perhubungan. Tugas kami menyampaikan kepada masyarakat sehingga sinergi itu dapat dibangun.”


Kepala Kantor PPSTP NTT, Drs. Yoyakim Kotan mengatakan hal ini usai acara Temu Teknis Bidang Perhubungan di Hotel Pelangi, Jumat(26/6/2015) siang.

Yoyakim mengatakan, sinergi itu peting agar semua pelayanan khususnya dibidang perhubungan dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai pengusaha sektor perhubungan ini, lanjutnya, menyumbang banyak saran dan pemikiran yang baik untuk ditindaklanjuti. Kantor PPTSP perlu membenahi kinerjanya lagi.

“Pada pertemuan ini kami ingin menyamakan visi dan misi. Bagaimana meningkatkan pelayanan dan peran terhadap pelayanan yang berkaitan dengan perizinan perhubungan. Dengan pertemuan ini, PPTSP dapat meningkatkan sekaligus melakukan pembenahan-pembenahan,” tuturnya.

Ia berharap, hal tersebut dapat memacu Kantor PPTSP untuk berusaha memberikan pelayanan khususnya bidang perhubungan secara maksimal.

Yoyakim mengatakan, kebijakan Pemerintah Provinsi NTT tentang pelayanan perizinan, yaitu mendorong pembentukan lembaga pelayanan perizinan tingkat kabupaten/kota dalam bentuk badan maupun kantor sesuai kebutuhan daerah. Juga meningkatkan jumlah izin yang menjadi sasarn pelayanan lembaga PTSP secara bertahap sesuai kewenangan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan mulai dari proses permohonan sampai pada penerbitan dokumen izin dan meningkatkan kemampuan aparatur pelaksana.

Sampai 2015 kata dia, bidang perhubungan memiliki kewenangan menerbitkan 25 izin, seperti izin ekspedisi muatan pesawat udara, izin ekspedisi muatan kapal laut, persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi, izin usaha tali pelabuhan, izin usaha bongkar muat barang dari kapal dank e kapal, depo peti kemas, operasi angkut sewa, pembangunan dan pengadaan kapal dan lainnya.

Ia mengatakan, tenggang waktu perizinan selama 14 hari. Jika persyaratan bisa terpenuhi, satu hari izin bisa diterbitkan. Pasalnya lamanya proses perizinan karena survey saja.

Sumber : Pos Kupang Sabtu, 27 Juni 2015

Last modified on Wednesday, 08 July 2015 07:55

Go to top